BAB 2
MENCARI KEABSAHAN
Keabsahan ialah keadaan yang sejalan dengan hokum, aturan
dan prinsip. Diterimanya keabsahan oleh komunitas terjadi dikala ia membenarkan
keyakinan bahwa para penguasa dan lembaga-lembaganya merupakan bentuk-bentuk
tata cara dan otoritas yang memadai. Ada berbagai cara dimana kekuasaan dapat
di absahkan sehingga ketertiban tercapai : melalui keyakinan akan kemampuan
pribadi seorang pemimpin sejati, melalui tradisi yang sudah lama terbentuk dan
melalui kepercayaan akan validitas hokum dan keadilan yang berlandaskan pada
aturan-aturan yang dibuat secara rasional. Keabsahan di negeri jajahan inggris
itu semakin lama semakin tergantung pada sumber-sumber demokratis dan bukan
pada sumber-sumber aristokratis.
Pada permulaan abad ke-17, system hokum inggris memerlukan
pembaruan besar-besaran. Kerumitan dan kekacauan hokum di inggris ikut menjalar
ke daerah-daerah koloni sehingga mengakibatkan kekacauan lebih jauh dalam soal
legitimasi di sana. Semua tradisi eropa juga merupakan sumber keabsahan
keagamaan yang tidak memadai. Titik berat bagi nilai-nilai puritan amerika di
dalam tatanan persetujuan yang saksama antara tuhan dengan manusia, manusia
dengan manusia, tuhan dengan santo-santo
pilihannya, menunjukkan semacam perhatian akan dimensi konstitusionil dan hokum
dari otoritas keagamaan.
Bermacam krisis keabsahan di amerika pada penghujung abad
ke-17 tak lain adalah krisis perubahan. Di saat kelompok-kelompok baru berusaha
menemukan cara-cara baru buat berpartisipasi di dalam proses politik, dan di
saat nilai-nilai sosial baru sementara berkembang, keabsahan tidak mungkin
ditemukan di dalam lembaga-lembaga inggris tradisionil. Dan pada tahun-tahun
yang langsung sesudah pemberontakan, beberapa pemerintahan yang paling efektif
ternyata bahkan masih kalah stabil daripada pemerintahan-pemerintahan
sebelumnya.
Pada akhirnya, sumber legitimasi bagi daerah-daerah jajahan
tetap berada pada lembaga-lembaga pemerintahan inggris. Undang-undang daerah
jajahan, misalnya belum sepenuhnya sah sebelum memperoleh pengesahan dari Raja
Inggris. Perlawanan bangsa inggris terhadap Raja Charles I (1600-1649), yang
member kuasa kepada banyak perusahaan amerika, turut melemahkan pemerintahan
kolonial yang konstitusionil. Berlawanan dengan semua masalah keabsahan di
daerah-daerah koloni, inggris selama lebih dari seabad sesudah 1660 tidak lagi
mengalami kesulitan dalam menegakkan pemerintahan yang sah.
Semenjak 1787, orang amerika telah bergantung kepada
konstitusi tertulis mereka untuk dijadikan penuntun demi mempertahankan
kekuasaan politik yang sah. Selama abad ke-18, semua lembaga pemerintahan utama
didaerah jajahan tetap tidka stabil. Dan tidak seorangpun yang tahu bagaimana
merumuskan peranan dan identitas yang sesungguhnya dari dewan kolonial. Semua
majelis koloni menghadapi sulitnya persoalan mentautkan undang-undang yang
dibuatnya dengan system hokum Britania Raya. Di masa-masa tertentu selama paroh
pertama dari abad ke-18, monarki memerintahkan dan menekankan agar
daerah-daerah jajahan mengatur undang-undang mereka secara sistematis serta
membuat kumpulan keputusan-keputusan yang jelas untuk digunakan baik di amerika
maupun di inggris.
Konsep keabsahan dan terutama keabsahan hokum sangat banyak
dipersoalkan oleh mereka yang membuat, menemukan, atau menerapkan hokum. Di
samping hokum serta cara memberlakukannya, berbagai ketentuang lainjuga berbeda
penerapannya daripada yang di inggris. Masalah besar yang menyangkut mata-uang
kertas dan kredit bank di amerika jajahan ialah tidak adanya keabsahan, dan ini
Nampak nyata.
Kaum kolonis di amerika utara juga mempersoalkan keabsahan
masyarakat dan individu. Selama jaman penjajahan inggris telah mengirimkan
sejumlah penduduknya yang paling tak tunduk pada undang-undang. Itulah sebabnya
mengapa banyak orang amerika yang berusaha keras untuk menghilangkan anggapan
bahwa sebagian besar kaum kolonis terdahulu adalah penjahat. Orang-orang eropa
yang hidup secara yang asli di dunia baru itu menyadari bahwa mereka menghadapi
masalah bagaimana memelihara semua kaidah tradisionil dari peradaban dunia
lama. Banyak orang beranggapan bahwa standar kemanusiaan terendah ialah yang
dimiliki oleh suku Indian amerika. Masalah pembentukan tata-hubungan sosial
yang sah di daerah-daerah jajahan bisa juga dikenal kembali pada bidang-bidang
yang pokok seperti perkawinan dan keluarga.
Di amerika latin, kaidah status sosial lebih nyata daripada
didaerah-daerah jajahan inggris, oleh karena keabsahan sosial dan perseorangan
terutama pada warisan seseorang. Selama abad pertama dari kolonisasi spanyol,
hokum merupakan factor yang sangat utama, terutama dalam urusan mereka dengan
orang-orang Indian. Masalah legitimasi tidak timbul di amerika latin selama
periode kolonial seperti yang terjadi di amerika utara. Tatkala meksiko serta
daerah-daerah lainnya ditaklukkan, ahli hokum senantiasa hadir guna membenarkan
segala sesuatu yang dilakukan oleh sang penakluk.
Dengan
mempertimbangkan berbagai krisis keabsahan di amerika jajahan, bersama dengan
kebutuhan yang tak terhindarkan akan kaidah sosial, kelembagaan dan
perundangan-undangan serta nilai-nilai, tidaklah mengherankan kalau kaum
kolonis berusaha menentang validitas pengawasan Britania Raya atas semua daerah
jajahan itu. Kedaulatan merupakan aspek yang sangat penting dari keabsahan
perundangan, kita bisa mengerti mengapa hal itu menjadi suatu masalah pokok
dalam Revolusi Amerika.
James
Madison (1751-1836), salah seorang penyusun konstitusi yang kemudian menjadi
presiden keempat Negara baru ini, secara langsung dan penuh tanggung jawab
menghadapi pertanyaan terpenting yang timbul dari konstitusi baru itu. Selama
beberapa abad, semakin banyak orang amerika yang telah menerima anggapan bahwa
sumber keabsahan dan kekuatan satu-satunya adalah rakyat sendiri. Sumber
kekuasaan yang sah adalah rakyat. Madison yakin bahwa pemerintah itu niscaya
akan menguntungkan rakyat, dan jika tidak demikian, rakyat punya hak untuk
merubah pemerintahan mereka.
Adanya
konstitusi tertulis tidaklah menjamin adanya kesepakatan penuh mengenai
dasar-dasar Negara itu. Pada permulaan abad ke-19, kaum federal dan kaum
republic yang merupakan dua kelompok politik besar amerika pada waktu itu telah
menerima prinsip bahwa sumber kedaulatan paling pokok ada di tangan rakyat dan
bahwa pemerintah hanya bisa bekerja dengan persetujuan mereka.
0 komentar:
Posting Komentar